DKP Dompu Izinkan Budidaya Lobster

 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Dompu, mengizinkan masyarakat pesisir untuk menangkap dan membudidayakan lobster. Namun demikian, ukuran minimal benih harus diatas 2 ons. Hal itu berkenaan dengan adanya kebijakan penghentian sementara ekspor dari pemerintah pusat.

Kepala DKP Dompu, Ir. Wahidin, M. Si., kepada Suara NTB, Senin, 25 Januari 2021 menyampaikan, penangkapan dan pengiriman bibit lobster atau benur keluar daerah masih dilarang. Tetapi untuk kegiatan budidaya diberikan ruang, namun dengan ukuran benih 2 ons lebih. “Untuk mencapai ukuran super harus budidaya dulu. Jadi boleh menangkap bibit tapi yang ukuran besar,” terangnya.

Terbukanya ruang budidaya di tengah penghentian ekspor ini, tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan warga untuk menangkap benur semua ukuran, bahkan tetap mengirimnya keluar daerah dengan berbagai cara.

Menyikapi ancaman itu, DKP rupanya tidak bisa berbuat banyak, sebab kewenangan pengawasan sepenuhnya berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Sementara untuk lalu lintas keluar daerah, diawasi ketat Balai Karantina dan Aparat Penegak Hukum (APH). “Kalau kabupaten hanya bisa merekomendasi asal dari bibit lobster itu. Tapi sekarang masih di larang, sehingga kami tidak berani mengeluarkannya,” tegas dia.

Pasca pelarangan penangkapan dan pengiriman benih lobster diputuskan pemerintah pusat, perekonomian masyarakat pesisir sempat terganggu, khususnya mereka yang selama ini menggantukan hidup pada hasil tangkapan biota laut tersebut.

Namun mengingat ini pilihan terbaik pemerintah, mau tidak mau harus dipatuhi agar tidak berdampak hukum. Dan pemenuhan ekonomi keluarga, alternatif lain yakni kembali menangkap ikan atau menggarap lahan pertanian untuk menanam jagung. “Intinya bagaimana bisa tetap hidup, kalau kemarin nangkap bibit lobster sekarang harus beralih tangkap ikan, atau bertani bagi yang memang bukan nelayan,” pungkasnya. (jun)

Sumber: https://www.suarantb.com/dkp-dompu-izinkan-budidaya-lobster/