Petani di Probolinggo Harus Tahu, Ini Harga Pupuk Subsidi yang Sebenarnya di Kios

Mahalnya harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang mencapai Rp 360 ribu sampai Rp 380 ribu per kwintal, akhirnya mendapat klarifikasi dari pemilik kios.

Terkait mahalnya pupuk subsidi yang juga terjual liar di luaran, kini petani harus tahu dengan harga yang sebenarnya sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan pemerintah. Salah satu kios pupuk di Desa Glagah, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten setempat membeberkan harga yang sebenarnya.

Dalam keterangan tertulisnya, Agus, pemilik kios pupuk di Desa Glagah menyampaikan, ia menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai HET.

“Urea saya jual Rp 2.250/kg atau setara Rp 225.000/ kwintal. Kemudian Za  Rp 1.700/kg. Untuk Ponska Rp 2.300/kg. Sedangkan SP-36 Rp 2.400/kg. Selanjutnya untuk Organik Rp. 800/kg. Itupun saya tidak berani menjual di luar E-RDKK dan itupun petani sudah tahu berapa harga masing-masing jenis pupuk,” jelasnya Minggu (31/1/2021).

“Dan apabila jatah untuk petani di E-RDKK tidak cukup, maka baru petani beli yang non subsidi. Itupun tidak ada paksaan dari pihak kios,” sambungnya.

Agus mengatakan, untuk jatah masing-masing petani per musim tanam (MT) per-hektarnya mendapat  52 kg untuk jenis pupuk Urea. Za mendapat 26 kg, untuk pupuk jenis SP-36 mendapat 12 kg, dan NPK mendapat 32 kg.

Dari data yang disampaikan tersebut, sejumlah Kelompok Tani di Kecamatan Kotaanyar dan Kecamatan Paiton mengaku harga di setiap kios tidaklah sama. Jatah yang dari E-RDKK-pun tidak sama. Ada yang mendapat 75 kg per hektar, ada yang mendapat 35 kg, ada pula yang mendapat 62 kg.

“Kalau saya pribadi menyesalkan minimnya jatah yang masuk di E-RDKK itu. jika hanya mendapatkan 75 kg per hektar, yang jelas itu tidak cukup. Yang jelas harus membeli pupuk subsidi di luaran. Harga di kiospun tidak sama, banyak yang masih menjual dengan harga melebihi HET,” kata Ketua Kelompok Tani di Kecamatan Kotaanyar, yang enggan disebut namanya.

Senada juga diungkapkan Ketua Kelompok Tani lainnya di Kecamatan Paiton. yang sebetulnya pihak kios juga serba salah. Terkadang harga kulakannya masih melebihi HET.

“Kami berharap kepada pihak terkait seperti penegak hukum dan pemerintah daerah, agar lebih memperketat pengawasan harga pupuk bersubsidi. Apalagi banyak pupuk Urea bersubsidi masih terjual secara liar di luaran, itu perlu diperhatikan. Agar petani di Kabupaten Probolinggo, tidak merasa dirugikan dengan yang namanya pupuk bersubsidi,” terangnya. 

Sumber: https://www.timesindonesia.co.id/read/news/324678/petani-di-probolinggo-harus-tahu-ini-harga-pupuk-subsidi-yang-sebenarnya-di-kios

Jatah Alokasi Pupuk Bersubsidi Banyuwangi Naik hingga 24.422 Ton

 Tahun ini alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Banyuwangi dinaikkan hingga 24.422 ton. Pada 2020, Banyuwangi dapat jatah pupuk bersubsidi sebesar 70.299 ton, di tahun 2021 meningkat jadi 94.721 ton.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin stok pupuk subsidi mencukupi bagi petani. Kementan terus berupaya pasokan pupuk subsidi kepada petani tidak bermasalah.

“Keberadaan pupuk sangat penting. Oleh karena itu, kita terus memantau ketersediaan pupuk. Agar kebutuhan petani mencukupi, khususnya kepada mereka yang memang berhak mendapatkan pupuk subsidi,” kata Mentan SYL, Sabtu (30/1).

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menegaskan, bahwa pupuk bersubsidi dialokasikan untuk petani yang berhak. Kriteria petani yang berhak mendapat pupuk bersubsdi meliputi, tergabung dalam Kelompok Tani, derdaftar dalam RDKK dan memiliki luas lahan kurang dari 2 ha.

“Kami mengingatkan alokasi pupuk bersubsidi harus diawasi agar tepat sasaran, dan kuota pupuk hanya bagi kelompok tani sesuai RDKK. Bagi yang tidak sesuai kriteria, silakan menggunakan pupuk non subsidi,” ujar Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy menjelaskan, kebijakan e-RDKK guna memperketat penyaluran pupuk bersubsidi. Sehingga tidak diselewengkan dan mencegah duplikasi penerima pupuk. Selain itu, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, para petani nantinya diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam e-RDKK.

“Kartu Tani berisi kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk jumlah kuota ini tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani. Tujuannya agar tepat sasaran,” jelas Sarwo Edhy.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Arief Setiawan menjelaskan, bertambahnya alokasi pupuk tersebut mengacu pada kebutuhan pupuk pada tahun 2019.

“Jatah alokasi pupuk kita untuk tahun 2021, Alhamdulilah kita mengajukan lebih dari tahun 2020, ini berdasarkan acuan alokasi pupuk pada tahun 2019,” ujar Arief Setiawan

Data dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi menunjukkan, alokasi pupuk jenis urea pada tahun 2020 berjumlah 49.335 ton, sementara pada tahun 2021 alokasi pupuk urea sebesar 59.511 ton, jumlah tersebut naik sekitar 10.176 ton.

“Kalau urea di tahun 2020 awal itu kita hanya dapat 38 ribu ton setelah itu ada penambahan dan kita ajukan kembali sehingga urea tahun 2020 menjadi 49.335 ton. Untuk tahun 2021 alhamdulillah jatah urea kita naik, kita mendapatkan 59.511 ton, ini untuk urea jadi ada selisih 10.176 ton penambahannya,” jelasnya.

Untuk jenis pupuk SP36 alokasi tahun 2020 berjumlah 6.041 ton, sedangkan tahun 2021 sebesar 14.662 ton, jumlah tersebut naik sekitar 8.621 ton.

Sementara, untuk alokasi pupuk ZA pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 pupuk ZA sebanyak 14.923 ton, sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 20.548 ton. Dari jumlah tersebut naik sekitar 5.625 ton.

Sedangkan, untuk pupuk NPK mengalami penurunan alokasi di tahun 2021. Arief mengungkapkan, jatah pupuk NPK pada tahun 2020 masih tersisa. Sehingga hal itu berimbas terhadap jatah alokasi pupuk NPK di tahun 2021.

“Untuk Pupuk ZA tahun 2021 kita terima 20.548 ton, sementara tahun 2020 hanya dapat 14.923 ton. Terus untuk NPK tahun 2021 kita dapat 27.456 ton dan tahun 2020 kita dapat 29.319 ton ada penurunan, karena masih sisa di tahun 2020, sehingga jatah pupuk NPK 2021 dikurangi, tapi kalau yang lain naik semua,” ungkap Arief.

Arief menuturkan, penambahan jatah alokasi pupuk bersubsidi di Banyuwangi ini disesuaikan dengan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

“Kebutuhan pupuk petani tahun ini yang sudah diajukan berdasarkan e-RDKK, semoga cukup,” ujarnya.

Sementara untuk distribusi di tingkat petani, lanjut Arief, saat ini pihaknya masih merencanakan skema pembagian jatah pupuk di masing-masing kecamatan.

“Untuk masing-masing desa nanti kita berikan kepada distributor untuk mengatur itu, didasarkan pada e-RDKK. Jadi desa itu akan mengatur didasarkan pada usulannya petugas kami (PPL) yang ada di lapangan,” katanya.

Sumber: https://www.liputan6.com/bisnis/read/4471164/jatah-alokasi-pupuk-bersubsidi-banyuwangi-naik-hingga-24422-ton

HET Pupuk Bersubsidi Naik, Urea Jadi Rp 2.250/Kg dan SP-36 Rp 2.400/Kg, Begini Respon Publik

Pemerintah telah menaikkan harga pupuk bersubsidi. Kenaikan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021.

Dalam peraturan tersebut dituangkan bahwa harga pupuk urea subsidi dari harga sebelumnya sebesar Rp 1.800/kg menjadi Rp 2.250/kg.

Sedangkan harga SP-36 dari Rp 2.000/kg menjadi Rp 2.400/kg dan pupuk ZA naik menjadi Rp 1.700/kg. Adapun pupuk organik dari harga Rp 500/kg naik menjadi Rp 800/kg. Sementara pupuk NPK tidak mengalami kenaikan, harganya tetap Rp 2.300/kg.

“Tahun 2021, Kementan juga menambah alokasi pupuk bersubsidi dari 9,04 juta ton menjadi 8,9 juta ton,” kata pemerhati pertanian Pidie, Andi Firdhaus Lancok kepada Serambinews.com, Sabtu (30/1/2020).

Ia melanjutkan, menyikapi Permentan Nomor 49 Tahun 2020, Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhi meminta, agar masyarakat mengawal supaya tidak ada penyalahgunaan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani.

Untuk itu, Andi Firdhaus Lancok mengajak, masyarakat petani di Pidie harus betul-betul terlibat dalam mengontrol pendistribusian pupuk bersubsisi tersebut.

Tak hanya itu, sebut dia, Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Pidie juga mesti segera melakukan pengawasan, sekaligus meminta distributor dan kios pengecer untuk tidak menjual harga pupuk bersubsidi di atas HET.

Lalu, menurutnya, Distanpan Pidie juga harus memastikan kembali data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga penebusan pupuk subsidi disinyalir tidak tepat sasaran.

“Kami minta pihak kepolisian agar segera melakukan investigasi dan tindakan yang serius atas dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas harga HET, kadang hingga Rp 150.000 per sak,” jelas mantan aktivis itu.

Ia menambahkan, lembaga dewan juga harus sesegera mungkin atau dalam waktu dekat untuk turun ke lapangan dengan melakukan cek dugaan permainan harga di tingkat distributor, sehingga petani tidak harus membeli pupuk di atas HET.

Sumber: https://aceh.tribunnews.com/2021/01/30/het-pupuk-bersubsidi-naik-urea-jadi-rp-2250kg-dan-sp-36-rp-2400kg-begini-respon-publik



Pupuk Bersubsidi di Kulon Progo Terserap Seluruhnya Selama 2020

Penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani seluruhnya telah terpenuhi.

Hal itu terlihat dalam capaian penyaluran hingga akhir 2020.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, realisasi pupuk bersubsidi jenis Urea sebesar 5096,42 ton, SP-36 sebesar 649,28 ton, ZA 1513,88 ton, NPK (Ponska) 7458,06 ton dan Organik 513,47 ton. 

Sedangkan alokasi pupuk bersubsidi pada 2021 untuk pupuk urea sebesar 8.751 ton, SP-36 sebesar 951 ton, ZA 2.211 ton, NPK 6.378 ton dan Organik 422 ton. 

“Melihat alokasi ini, maka ketersediaan pupuk bersubsidi pada tahun ini aman. Hal itu bisa dilihat dengan membandingkan realisasi pupuk pada 2020 semuanya meningkat kecuali NPK,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Kulon progo, Aris Nugroho saat dihubungi, Minggu (31/1/2021). 

Aris melanjutkan untuk alokasi pupuk NPK yang mengalami penurunan pada tahun ini, pihaknya akan mengajukan usulan tambahan terhadap ketersediaan pupuk tersebut. 

“Karena 2019 kemarin, realisasi pupuk NPK sekitar 7.000-an tapi alokasi pupuk itu pada tahun ini baru sekitar 6.000-an,” ucapnya. 

Terlebih pihaknya tahun ini juga pertama kali mengalokasikan pupuk bersubsidi jenis organik cair sebesar 1.056 ton. 

Selain tercapainya pupuk bersubsidi, kata Aris petani yang telah tercantum ke dalam e-RDKK mengalami penambahan. 

Pada 2021, terdapat sebanyak 51.385 NIK dibandingkan 2019 yang hanya tercatat sebanyak 43.041 NIK. 

“Jadi tahun ini, jumlah petani yang masuk ke e-RDKK bertambah 8.344 petani,” terang Aris. (scp) 

SUMBER: https://jogja.tribunnews.com/2021/01/31/pupuk-bersubsidi-di-kulon-progo-terserap-seluruhnya-selama-2020